Mengembangkan perusahaan dalam ekosistem digital tentu menjadi tantangan tersendiri. Para perusahaan tentu menyadari tantangan perkembangan sebuah perusahaan memang tidak lepas dari sejumlah pengeluaran atau investasi yang ditujukan untuk sebuah langkah ke depan. Apalagi di masa pandemi ini, kita bertanya-tanya apakah e-KYC itu sebuah pemborosan? Atau di sisi lain, adalah langkah yang cerdas.

Koordinator Tata Kelola Sertifikasi Elektronik, Ditjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, Martha Simbolon, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menghimbau kepada masyarakat untuk mulai menggunakan sistem tersebut untuk memerangi kecurangan dengan sistem lain yang efisien dalam kecanggihan teknologi.

Martha menyatakan transaksi e-commerce di Indonesia masih rawan dimanfaatkan oleh pelaku penipuan. Data Kominfo menunjukkan bahwa penipuan dalam transaksi e-commerce sangat luar biasa selama pandemi. Tingkat penipuan mencapai 35%, di mana 26% adalah korban penipuan keuangan online.

“Pandemi yang sedang berlangsung di dunia menuntut para pelaku usaha untuk mentransformasikan aktivitasnya melalui sarana digital online, sedangkan memasuki masa pandemi, tingkat fraud pada ekosistem digital di Indonesia semakin meningkat dan akibatnya 57% masyarakat Indonesia meyakini transaksi online adalah rawan penipuan. Untuk mengatasi hal tersebut, mekanisme yang menyentuh aspek pengguna dan sistem yang dapat menjamin keamanan transaksi elektronik perlu hadir dan didorong implementasinya,” kata Martha.

Penggunaan sistem identitas elektronik (digital) yang merupakan pengenal resmi dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam transaksi online menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini.

Salah satu yang paling menarik untuk diterapkan di Indonesia adalah sistem identitas digital nasional Singapura. Sistem yang diberi nama My Info ini merupakan sistem layanan pengelolaan data pribadi digital yang didukung oleh pemerintah untuk mendukung berbagai transaksi dan keperluan, baik untuk keperluan administrasi pemerintahan maupun untuk mengakses layanan bisnis perusahaan swasta.

Ada dua jenis data dan informasi yang dikelola oleh sistem. Pertama, yaitu data yang sudah tersedia untuk instansi pemerintah seperti data kependudukan (nama, tanggal lahir, jenis kelamin, lainnya), biometrik (sidik jari dan lain-lain), kepemilikan aset dan kendaraan serta berbagai data lainnya. Data tersebut akan otomatis terisi di profil individu. Kedua, data yang dimasukkan oleh pengguna sendiri. Contoh data ini adalah data yang berkaitan dengan pendidikan dan pekerjaan.

Sistem ini diperkenalkan pada tahun 2016 dan saat ini dapat digunakan untuk mengakses ratusan layanan dari 53 institusi pemerintah dan 219 layanan perusahaan swasta. Pelayanan pemerintah yang dapat diakses antara lain pengurusan izin usaha, ketenagakerjaan, jaminan kesehatan nasional, dan lain-lain. Sementara itu, layanan bisnis yang diberikan oleh perusahaan swasta antara lain perbankan, asuransi, telekomunikasi, transportasi, dan beberapa layanan lainnya.

Alasan lain yang membuat sistem ini menjadi langkah efektif bagi sebuah perusahaan, terutama di masa pandemi ini adalah pengguna tidak perlu lagi mengisi formulir atau menyerahkan dokumen yang sama untuk tujuan yang berbeda. Misalnya untuk membuka rekening bank, saat ini pengguna My Info di Singapura tidak perlu lagi datang ke kantor cabang, tidak perlu mengisi formulir data diri, bahkan tidak perlu menyerahkan atau memindai dokumen apapun (termasuk KTP) .

Di Indonesia, jika seseorang ingin membuka rekening dan mengajukan pinjaman online, ia harus mengisi data pribadi, pekerjaan, dan pendapatan. Kemudian, untuk memverifikasi data pribadi, pengguna juga diharuskan memindai dan menyerahkan KTP dan dokumen bukti lainnya dan umumnya diminta untuk berfoto selfie.

Belajar dari Singapura, pemerintah Indonesia bisa segera menerapkan sistem ini. Kehadiran sistem identitas digital nasional mampu menciptakan iklim usaha yang lebih efisien dan mengurangi risiko penipuan karena data dan informasi yang tersedia pada sistem telah diverifikasi oleh sistem yang disebut Platform Bersama yang diprakarsai oleh Dukcapil sebagai pemerintah yang berwenang.

Sama seperti di Singapura, pengguna meningkat secara signifikan setiap tahun karena merasakan manfaatnya secara langsung dengan berbagai kemudahan dan akses layanan pemerintah dan swasta yang lebih baik.

Disadur dari :

https://analisis.kontan.co.id/news/urgansi-sistem-identitas-digital-nasional
Sistem identitas digital bisa tekan fraud di eCommerce
https://www.indotelko.com/read/1606279630/sistem-ecommerce

Disclaimer :

Informasi dalam website kami adalah bertujuan untuk memeberikan edukasi dan informasi saja, maka artikel atau berita diatas tidak untuk menggantikan nasehat secara professional dan atau digunakan sebagai tafsiran nasihat legal lainnya.

CDI tidak didukung atau berkaitan dengan pihak ke3. CDI tidak dapat secara pasti membuktikan akurasi informasi yang tersedia di situs link terkait. Link terkait dalam artikel atau berita yang ada tidak membuktikan dukungan bagi CDI, atau karyawan internal, atau sponsor website atau produk yang ditampilakn di dalam situs. CDI tidak bertindak sebagai perwakilan sebagai pihak yang bisa memastikan akurasi atau kelengkapan infrmasi dalam situs link yang tersedia.

CDI tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan atau kelalian dalam informasi yang tersedia. Kami menyangkal semua kewajiban atas segala tindakan berdasarkan pada setiap atau semua konten dalam situs ini sesuai dengan yang diizinkan oleh hokum. Jangn bertindak atau  menahan diri untuk bertindak terkait informasi yang tersedia tanpa kosultasi dari pihak professional hokum.